Recent Research

Pandangan Lembaga Management FEB-UI (LM FEB-UI) atas Beberapa Isu Strategis BUMN

LM FEB-UI sebagai lembaga penelitian dan konsultan yang telah berkiprah selama 58 tahun dan membantu hampir semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui BUMN Research Group (BRG LM-FEBUI) memberikan rekomendasi pengembangan BUMN sebagai berikut:

  • Kerugian BUMN yang disebabkan oleh business judgement rule dalam kerangka Good Corporate Governance tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian negara. Namun, performa BUMN yang terbukti dipengaruhi oleh motif persekongkolan perbuatan jahat dapat dinyatakan sebagai kerugian negara.

  • Holding Company (HC) BUMN terdiri atas Induk Perusahaan (IP) BUMN dan Anak Perusahaan (AP) dari BUMN dapat berbentuk Strategic HC atau Financial HC. Supaya fokus dalam mengarahkan AP dari BUMN, HC yang masih berbentuk Operational HC dalam jangka pendek berubah menjadi Strategic HC dengan melepas unit operasional menjadi AP dari BUMN.

  • Pengelompokkan BUMN (clustering) dalam suatu HC dapat mengikuti skema berdasarkan value chain, kesamaan bisnis, atau pertimbangan lain. Penentuan skema merupakan wewenang Kementerian BUMN yang telah melakukan pendalaman. Adanya dinamika industri dan kompetensi manajemen HC menyulitkan dalam melakukan perbandingan skema. Karena itu, urgensi clustering terletak pada keputusan pemilihan skema dan implementasi skema secepatnya.

  • Pengaruh stakeholders terhadap HC terletak pada arah pengusahaan IP BUMN. Selanjutnya IP BUMN memiliki kendali penuh atas AP dari BUMN, termasuk dalam memilih Direksi dan Komisaris AP BUMN dengan mengikuti ketentuan.

  • Penunjukkan Komisaris Independen BUMN mengikuti prosedur fit and proper seperti halnya dalam penunjukan Direksi BUMN sehingga kompetensi menjadi syarat mendasar.

  • Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) merupakan penugasan yang diberikan stakeholders kepada IP BUMN. IP BUMN selanjutnya menugaskan AP dari BUMN yang memiliki kompetensi dan infrastruktur.

  • Penugasan Public Service Obligation (PSO) kepada BUMN yang bukan HC menjadikan status BUMN tersebut dapat dialihkan menjadi pengelolaan unit layanan pada Kementerian terkait.

  • Untuk memperkuat transparansi dan mengacu pada pengalaman pengelolaan BUMN di Tiongkok, saham Pertamina dan PLN dapat dimiliki publik melalui Initial Public Offering. Untuk menjaga kendali Negara, sangat dibatasi persentase kepemilikan yang dapat dilepas.



  • Catatan Lembaga Management FEB-UI (LM FEB-UI) atas Korporasi Terbuka

    Dari 349 korporasi terbuka yang telah mempublikasi Laporan Tahunan untuk tahun 2020 LM FEB-UI memberikan catatan performa sebagai berikut:

  • Terdapat 249 dari 349 korporasi (71,3%) mencatatkan performa laba bersih. 103 korporasi (29,5%) dari jumlah tersebut menunjukkan laba bersih yang meningkat.

  • Terdapat 100 korporasi (28,7%) mengalami rugi bersih, dengan 42 korporasi di antaranya pada tahun 2019 sudah mengalami rugi bersih. Dapat dikatakan korporasi yang mengalami rugi bersih baru pada tahun pandemi 2020 sejumlah 58 korporasi (16,6%) dari 349 koporasi terbuka.

  • Dari 17 BUMN yang telah publikasi laporan tahun 2020, 12 korporasi (70,6%) mencatatkan performa laba bersih dengan rincian 4 korporasi mengalami kenaikan laba bersih dan 8 mengalami penurunan laba bersih. Lima korporasi mengalami rugi bersih (Jasa Marga, Angkasa Pura I, Waskita Karya, Timah dan PGN).

  • Dari sisi pendapatan 118 korporasi (33,8%) menunjukkan pendapatan yang meningkat. Beberapa korporasi yang meningkat di antaranya Bank Mandiri, BCA, Ciputra Development, XL Axiata, Gudang Garam, Kimia Farma, Indofood CBP Sukses Makmur, dan Telkom Indonesia.

  • Korporasi yang mengalami penurunan pendapatan dengan interval 1 hingga 25 % dibandingkan performa 2019 sebanyak 137 korporasi (39,4%), penurunan pendapatan dengan interval 25%-50% sebanyak 65 korporasi (18,7%). Penurunan pendapatan hingga lebih 50 % dari pencapaian 2019 sebanyak 29 korporasi (8,3%).

  • Dengan estimasi menggunakan sampel menurut industri, terdapat banyak industri memiliki pengaruh elastis dari pertumbuhan ekonomi, seperti sektor properti. Berarti kontraksi PDB menghantar penurunan sektor properti lebih dalam, juga pada sektor perdagangan, dan infrastruktur. Sektor barang konsumsi cenderung inelastis dan sektor pertanian memiliki elastisitas yang berkebalikan.

  • Data basis mikro korporasi menggambarkan detail dari kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar -2,07 %. Berbeda dengan krisis moneter 1998 yang memukul sisi permintaan dan sisi penawaran sekaligus (terdapat kewajiban yang tidak dilindung nilai), pandemi 2020 mempengaruhi sisi permintaan agregat.

  • Kebijakan pembatasan yang masih memberikan kesempatan korporasi manjalankan usaha dengan protokol kesehatan yang ketat, mendorong korporasi melakukan penyesuaian sejak pandemi terjadi, sehingga memperlihatkan performa bertahan dengan sebagiannya dapat bertumbuh.